VOTENEWS,ID, PANGKALPINANG — Sebuah kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berhasil diungkap oleh Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polresta Pangkalpinang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 2811501 PPI Ketapang. Kasus ini mencuat setelah petugas berhasil menggagalkan upaya penyelewengan ribuan liter solar subsidi yang diduga akan dijual ke pihak yang tidak berhak.
Kasat Polairud Polresta Pangkalpinang, AKP Asmadi, mengungkapkan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan yang diterima pada 9 Januari 2025. Dalam penyelidikannya, petugas menemukan sebuah truk berwarna kuning yang tampak mencurigakan, membawa muatan solar dari SPBN Ketapang. Pada Jumat, 14 Februari 2025, sekitar pukul 15.30 WIB, petugas akhirnya memutuskan untuk membuntuti truk tersebut.
Setelah beberapa saat dibuntuti, truk tersebut berhasil dihentikan di Jalan Fatmawati, Kampak, Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan puluhan jeriken biru berisi BBM solar dengan total volume sekitar 2,4 ton. Sopir truk, Endi Rianpumu, mengaku bahwa dirinya hanya mengikuti instruksi dari seorang pria bernama Andi Octavian Dewindra alias Okta, yang merupakan manajer SPBN Ketapang.
Petugas tidak berhenti di situ. Mereka mengikuti truk tersebut hingga ke sebuah gudang yang berada di kawasan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang. Di sana, mereka menemukan empat tedmon—tangki penyimpanan BBM—terdiri dari tiga tedmon yang berisi solar dengan total volume 2,6 ton. Dua pria yang berada di lokasi, Adam Norzanriansah dan Muhamad Marcel, mengakui bahwa BBM tersebut milik Okta.
Dari pengungkapan ini, polisi menyita satu unit truk dump Mitsubishi Canter, 90 jeriken plastik berisi 2.400 liter solar, tiga tedmon berisi 2.600 liter solar, serta pompa sedot dan sejumlah drum kosong. Tak ketinggalan, enam surat rekomendasi pengambilan BBM subsidi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pangkalpinang juga turut diamankan.
Kasat Asmadi menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam penyalahgunaan BBM subsidi ini. “Kami juga tengah menyelidiki kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas yang terlibat dalam praktik ilegal ini,” jelas Asmadi.
Okta, manajer SPBN, akan dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Nomor 6 Tahun 2023). Ancaman hukumannya cukup berat, yakni maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.
