VOTENEWS.ID, PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas strategi peningkatan Identifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (3/11/2025) sore di Ruang Pansus DPRD Babel. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, dan diikuti sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Dalam kesempatan itu, Eddy menegaskan komitmen DPRD untuk memperkuat pendapatan daerah melalui pemanfaatan aset secara lebih produktif. Ia menyebut aset seperti gedung, tanah, lahan, hingga balai perikanan tidak boleh hanya menjadi tanggungan biaya pemeliharaan, tetapi harus menghasilkan pemasukan nyata.
“Kita ingin pendapatan daerah bergerak lebih kuat. Potensi yang kita miliki harus dimaksimalkan, termasuk peluang kerja sama dengan pihak ketiga,” tegas Eddy.
Ia juga menyoroti tingginya komposisi belanja pegawai dalam APBD Babel yang kini berada di angka sekitar 47 persen. Padahal, regulasi mengatur bahwa pada tahun 2027 belanja pegawai harus turun menjadi maksimal 30 persen. Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah semakin sempit, sehingga intensifikasi PAD menjadi sangat mendesak.
Selain itu, Eddy mengingatkan setiap UPTD agar tidak hanya mengejar capaian pendapatan, tetapi juga mengendalikan biaya operasional. “Pendapatan yang melampaui target tidak berarti apa-apa jika biaya operasional justru lebih besar. Itu sama saja tidak menghasilkan surplus,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, setiap dinas dan UPTD diminta memaparkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya, beban belanja, serta target PAD tahun 2026. DPRD berencana mengevaluasi satu per satu potensi pendapatan, termasuk hambatan yang muncul dari aspek SDM, regulasi, maupun sarana prasarana.
“Kita ingin mendengar langsung kondisi di lapangan. Jika ada kendala, kita cari solusi bersama agar PAD kita semakin kuat dan berkelanjutan,” tutup Eddy.
