VOTENEWS.ID, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol, kembali menyoroti persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang terus berulang. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT. Pertamina Patra Niaga Bangka Belitung dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel pada Kamis (20/11/2025), Rina secara tegas meminta Pertamina untuk tidak lagi menutup mata terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi.
Dalam forum tersebut, Rina mempertanyakan keseriusan Pertamina dalam menangani masalah kelangkaan yang dianggapnya sudah berlangsung terlalu lama tanpa solusi konkret. Ia menilai, masalah utama bukan sekadar kurangnya pasokan, tetapi lemahnya pengawasan serta penegakan aturan yang memungkinkan terjadinya praktik penyelewengan.
“Pertamina harus tegas. Jangan tutup mata. Penyimpangan BBM subsidi ini nyata dan sudah terjadi berulang-ulang,” tegas Rina.
Rina juga menyoroti kondisi Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Pangkal Balam yang masih bergantung pada pasang surut air laut. Menurutnya, Pertamina semestinya sudah mengantisipasi hambatan tersebut dengan membangun depot cadangan di lokasi yang lebih strategis seperti Sadai, agar distribusi BBM tidak terganggu saat cuaca ekstrem.
Ia juga menegaskan adanya pola yang selalu berulang: ketika harga timah naik, kelangkaan BBM langsung terjadi. Temuan itu mengindikasikan adanya aliran BBM subsidi ke sektor tambang atau industri. Rina menekan Pertamina agar berani melaporkan praktik tersebut kepada penegak hukum, bukan hanya melakukan imbauan tanpa tindakan.
Dalam pantauannya di lapangan, ia menemukan ketidakwajaran distribusi di SPBN Penutuk dan Baturusa. Dari 30 ton BBM yang dikirim, hanya sekitar 4,48 ton yang benar-benar diterima nelayan. “Sisanya ke mana? Indikasinya jelas, mengalir ke sektor-sektor yang tidak berhak,” katanya.
Rina menyebut lemahnya penindakan hukum sebagai penyebab masalah BBM terus berulang. Ia mendesak pemerintah provinsi dan Pertamina untuk memperketat pengawasan, mencabut izin SPBU atau SPBN nakal, dan memastikan BBM subsidi tepat sasaran.
“Masyarakat butuh kepastian. Pemerintah dan Pertamina harus bertindak, bukan hanya bicara,” tutupnya.
