VOTENEWS.ID, JAKARTA – Sebanyak 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 memutuskan mundur setelah dinyatakan lolos seleksi. Fenomena ini menjadi perhatian publik dan memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas sistem rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat bahwa alasan utama pengunduran diri para CPNS ini adalah rendahnya gaji dan penempatan kerja yang jauh dari tempat tinggal. Banyak dari mereka ditempatkan di daerah yang awalnya tidak mereka pilih, akibat skema optimalisasi formasi kosong yang dilakukan pemerintah.
Contohnya, seorang peserta yang mendaftar sebagai dosen di Universitas Negeri Jember tidak lolos, namun kemudian diterima di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, karena tidak ada pelamar di sana. Situasi seperti ini kerap membuat peserta mengundurkan diri karena merasa tidak siap untuk ditempatkan di lokasi yang sangat jauh.
Tak hanya formasi dosen, pengunduran diri CPNS juga terjadi di sejumlah kementerian dan lembaga. Lembaga yang paling banyak kehilangan CPNS antara lain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Bawaslu, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Menanggapi hal ini, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi menyeluruh proses rekrutmen ASN. Ia menilai bahwa sistem yang berjalan saat ini belum mampu menjawab harapan generasi muda.
“Proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya formalitas administratif. Kita butuh pendekatan yang strategis dan perencanaan matang sejak awal, dari penyusunan formasi hingga penempatan,” tegas Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Puan menyoroti bahwa kelemahan dalam perencanaan membuat banyak peserta ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan minat dan latar belakangnya. Jika kondisi ini dibiarkan, negara berisiko kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Generasi muda sekarang mencari makna dalam pekerjaan, bukan sekadar stabilitas. Kalau sistem ASN masih mengandalkan pola lama, jangan heran jika mereka memilih mundur,” ujarnya.
Ia juga meminta agar penempatan ASN di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) disertai dengan insentif yang layak dan dukungan infrastruktur agar para CPNS dapat bekerja secara optimal.
Lebih lanjut, Puan mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN untuk membangun sistem rekrutmen yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Ia menekankan pentingnya transparansi informasi, penempatan berbasis kompetensi, serta jaminan karier yang adil.
