VOTENEWS.ID, – Retret Kepemimpinan Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor menjadi panggung simbolik, sekaligus konkret untuk menguji kesungguhan para kepala daerah dalam mengaktualisasikan nilai-nilai pelayanan publik. Upacara penyambutan dan seremonial yang penuh semangat, terselip pesan yang jauh lebih dalam: bahwa jabatan bukan sekadar panggung kekuasaan, melainkan medan pengabdian yang menuntut integritas, visi, dan keberanian mengambil keputusan.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, hadir sebagai bagian dari wajah baru kepemimpinan daerah. Ia datang mengenakan PDL Praja dan melangkah mantap memasuki gerbang IPDN, menyambut panggilan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya retret ini sebagai bentuk penguatan karakter dan arah kepemimpinan nasional. Dalam pernyataannya, Gubernur Hidayat menegaskan bahwa kegiatan ini adalah amanat Presiden dan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.
Pernyataan itu tentu patut diapresiasi. Namun, masyarakat Bangka Belitung menanti lebih dari sekadar kesanggupan mengikuti kegiatan. Mereka menunggu sejauh mana hasil retret ini akan bermuara pada perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Sebab, tantangan pembangunan di Bangka Belitung tak lagi bisa dijawab dengan retorika.
Isu-isu seperti ketimpangan infrastruktur antarwilayah, pengangguran yang menyasar generasi muda, hingga persoalan lingkungan akibat tambang ilegal dan abrasi pantai serta segudang polemik lain yang menuntut kepemimpinan bukan hanya responsif, tapi juga progresif. Di sinilah ujian sejati Hidayat Arsani akan dimulai: mampu atau tidak ia mengartikulasikan semangat IPDN menjadi kebijakan konkret, yang menyentuh rakyat secara langsung.
Dalam konteks ini, kritik perlu disampaikan dengan niat membangun. Hidayat Arsani harus menunjukkan bahwa kehadirannya di IPDN bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan bagian dari perjalanan ideologisnya sebagai pemimpin. Ia perlu merefleksikan kembali bagaimana prinsip-prinsip seperti meritokrasi, transparansi, dan pelayanan publik bisa diimplementasikan dalam struktur birokrasi Babel yang masih kerap dikritik karena lamban dan kurang tanggap terhadap aspirasi warga.
Kepemimpinan di era Prabowo menuntut kepala daerah menjadi akselerator visi nasional, bukan sekadar pelaksana administratif. Retret ini seharusnya menjadi momentum pembelajaran dan konsolidasi nilai, bukan hanya ajang memperlihatkan kekompakan dalam barisan.
Gubernur Hidayat Arsani memiliki kesempatan besar untuk membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pemimpin seremoni, melainkan pemimpin aksi. Ia harus keluar dari zona nyaman birokrasi dan mulai membongkar sekat-sekat lama yang menghambat percepatan pembangunan. Jika retret ini mampu membangkitkan kesadaran tersebut, maka IPDN benar-benar telah menjadi kawah candradimuka yang menggemblengnya.
Masyarakat Babel menunggu bukti, bukan janji. Retret ini hanya akan berarti jika Hidayat Arsani membawa pulang semangat perubahan, lalu menjadikannya pijakan dalam setiap keputusan yang diambil di tanah kelahirannya.
Penulis : Dode Lbs
