VOTENEWS.ID, PANGKALPINANG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, menyampaikan kabar baik bagi masyarakat miskin di wilayahnya. Melalui kerjasama dengan 10 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi, Kanwil Kemenkumham Babel menyiapkan anggaran sebesar Rp201.042.000 untuk memberikan bantuan hukum gratis selama tahun anggaran 2025.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp174.040.000 akan dialokasikan untuk menangani kasus litigasi, sedangkan sisanya, Rp27.002.000, akan digunakan untuk menangani kasus non-litigasi. Bantuan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu tetap mendapatkan akses keadilan yang setara, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Sebanyak 10 OBH yang telah lolos verifikasi dan akreditasi akan memberikan bantuan hukum di berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lima OBH berdomisili di Kota Pangkalpinang, yaitu PDKP Babel, LPH dan HAM Pancasila, LBH Al-Hakim Babel, LBH KUBI, serta PLBH Legal Justice. Selain itu, ada tiga OBH di Kabupaten Bangka dan satu di Kabupaten Bangka Tengah, serta satu lagi di Kabupaten Belitung.
Harun Sulianto mengimbau agar anggaran bantuan hukum ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ia juga meminta setiap OBH untuk menjaga kualitas layanan, tidak meminta imbalan kepada klien, serta berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Babel jika menghadapi kendala di lapangan.
“Tujuan utama kami adalah memastikan masyarakat miskin memperoleh bantuan hukum yang memadai, dan ini menjadi bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara,” ujar Harun.
Dengan adanya anggaran dan kerjasama ini, diharapkan lebih banyak warga miskin di Bangka Belitung dapat merasakan manfaat dari bantuan hukum yang tersedia, serta memastikan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
