Lokal  

Dua Pejabat Penting RI Sambangi Babel, Apa Misi Mereka?

Gubernur Babel, Hidayat Arsani Bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Republik Indonesia, Yandri Susanto, bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, Yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kamis (3/7/2025). Foto Saktio

VOTENEWS.ID, PANGKALPINANG – Dua pejabat penting dari pemerintah pusat, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Reda Manthovani, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (3/7/2025).

Keduanya tiba di Bandara Depati Amir Pangkalpinang sekitar pukul 12.11 WIB. Gubernur Babel Hidayat Arsani langsung menyambut mereka bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para kepala OPD. Sesuai adat Melayu, penyambutan dilakukan dengan pengalungan syal dan pemasangan destar.

Menteri Desa Yandri Susanto membawa misi penguatan ekonomi desa. Ia dijadwalkan meresmikan Kantor Koperasi Desa di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Menurutnya, koperasi merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat desa dan harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah.

“Kami ingin memastikan pembangunan desa berjalan efektif, dan koperasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Yandri.

Sementara itu, Jamintel Reda Manthovani menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten/kota se-Babel dengan seluruh kepala kejaksaan negeri di wilayah hukum Kejati Babel. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pengawasan penggunaan anggaran pembangunan daerah.

“Kejaksaan siap mendampingi pemerintah daerah agar program berjalan sesuai hukum dan tepat sasaran,” tegas Reda.

Gubernur Hidayat menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran dua pejabat pusat ini sebagai bentuk dukungan nyata untuk kemajuan Babel.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam membangun desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,” tandasnya