VOTENEWS.ID, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) berupaya maksimal untuk mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin, 28/4/2025, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Fery Afriyanto menekankan pentingnya pemaksimalan potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kep. Babel itu turut dihadiri oleh Ketua DPRD Didit Srigusjaya, jajaran Pemprov Kep. Babel, Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, serta perwakilan dari Pertamina dan Satlantas Polda Babel. Fery Afriyanto, yang membuka pembicaraan dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa sektor pertambangan, perkebunan, dan perindustrian memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak PAD daerah.
“Untuk mengatasi defisit APBD dan menjaga stabilitas perekonomian daerah, kita perlu mengoptimalkan potensi yang ada, terutama dari sektor pertambangan dan industri lainnya. PT Timah sebagai salah satu perusahaan besar di daerah ini memiliki peran penting dalam kontribusinya terhadap PAD melalui kewajiban Pajak Air Permukaan (PAP),” ujar Fery dalam rapat tersebut.
Pj Sekda juga menyoroti masalah belum optimalnya pengelolaan data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pemungutannya. Menurutnya, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap data kendaraan, baik pribadi maupun operasional perusahaan, yang masih belum tercatat dengan baik. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PPKB) dan meningkatkan penerimaan daerah.
“Untuk itu, kami meminta agar Satlantas Polda Babel segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendorong proses mutasi kendaraan luar daerah ke Kep. Babel. Ini salah satu langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memastikan pajak kendaraan berjalan dengan optimal,” tambah Fery.
Sementara itu, Ketua DPRD Kep. Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan komitmennya untuk terus menjaga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap terjaga, sehingga daya beli masyarakat tidak menurun. Didit juga memastikan bahwa DPRD akan terus mendukung langkah-langkah yang dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah.
