VOTENEWS.ID, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, secara tegas menyatakan dukungan terhadap masyarakat pesisir yang menolak aktivitas tambang laut. Pernyataan ini ia sampaikan langsung saat menerima ribuan massa dari Koalisi Sipil untuk Keadilan Pesisir di Kantor Gubernur, Senin (21/7/2025).
Dalam aksi tersebut, Gubernur Hidayat menunjukkan komitmennya dengan langsung menandatangani surat rekomendasi evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) tambang laut. Surat tersebut ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Saya pro rakyat. Apa yang bisa saya perjuangkan, saya berjuang untuk rakyat. Kita ingin Bangka Belitung ini tetap kondusif,” tegas Hidayat di hadapan para demonstran.
Tak hanya itu, Gubernur juga menyetujui usulan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rekomendasi ini akan segera disampaikan ke DPRD Babel untuk proses legislasi lebih lanjut.
Langkah cepat Gubernur Hidayat mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Babel, Ahmad Subhan Hafiz, menyambut baik kebijakan tersebut.
“Saya apresiasi respons cepat Gubernur. Kami berharap DPRD juga mendengar suara rakyat dan seluruh proses ini dilakukan secara transparan,” ujar Hafiz.
Aksi damai ini diikuti ribuan warga pesisir dari Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Bangka Selatan. Mereka melakukan long march sejauh 7 kilometer sebelum tiba di Kantor Gubernur pada pukul 13.30 WIB.
Dalam orasinya, massa menyuarakan tiga tuntutan utama: perubahan zonasi laut agar bebas tambang, pencabutan izin tambang di wilayah sensitif, serta moratorium izin baru tambang timah dan pemulihan ekologi pesisir.
Gubernur Hidayat menerima massa aksi didampingi Pj Sekda Fery Afriyanto dan Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman.
