APBN 2026 dan Mimpi Besar Indonesia Tanpa Defisit

Presiden Prabowo Subianto Foto ; setneg.go.id

VOTENEWS.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad pemerintah menjaga kesehatan fiskal dengan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efisien, transparan, dan tepat sasaran. Penegasan itu ia sampaikan saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

Dalam paparannya, Prabowo menjelaskan APBN 2026 disusun dengan belanja negara Rp3.786,5 triliun, pendapatan Rp3.147,7 triliun, dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ia menegaskan defisit harus ditekan sekecil mungkin.

“Pemerintah yang saya pimpin berjanji melaksanakan efisiensi. Harapan saya, pada 2027 atau 2028, saya bisa berdiri di podium ini menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN tanpa defisit,” kata Prabowo.

Presiden juga meminta dukungan politik untuk menghapus kebocoran anggaran. Ia menegaskan pajak harus berfungsi sebagai instrumen keadilan. “Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti peran badan usaha milik negara (BUMN). Menurut dia, aset BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS seharusnya mampu memberi kontribusi minimal 50 miliar dolar AS per tahun. Ia menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia memperbaiki tata kelola BUMN, termasuk memangkas jumlah komisaris dan menghapus tantiem yang dianggap berlebihan.

“Masa ada komisaris rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun. Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan kalau untung, harus untung benar, bukan untung akal-akalan,” tegasnya.

Prabowo juga menekankan kualitas belanja negara harus ditingkatkan. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara belanja yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, daya beli, dan layanan publik akan diprioritaskan.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, angka pengangguran 4,44–4,96 persen, serta tingkat kemiskinan 6,5–7,5 persen. “Besar harapan kami, pembahasan RAPBN dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” tutur Prabowo.

Pos terkait