Umrah Saat Banjir, Bupati Aceh Selatan Minta Maaf Usai Tuai Kecaman Publik

Bupati Aceh Selatan Mirwan meminta maaf usai menuai kecaman publik karena berangkat umrah saat daerahnya dilanda banjir. Foto Dok : Istimewa

VOTENEWS.ID, – Bupati Aceh Selatan, Mirwan, akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka setelah kepergiannya menunaikan ibadah umrah saat daerahnya dilanda banjir memicu kecaman luas dari masyarakat. Permintaan maaf itu ia sampaikan melalui akun media sosial pribadinya, Instagram @h.mirwan_ms_official, pada Selasa (9/12/2025).

Dalam video tersebut, Mirwan mengakui kesalahannya karena meninggalkan daerah tanpa izin resmi ketika sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan masih terendam banjir. Ia menyatakan penyesalannya atas keputusan yang menurutnya telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik dan menyakiti kepercayaan masyarakat.

Mirwan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat Aceh dan Indonesia.

“Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas keresahan dan kekecewaan banyak pihak,” ujar Mirwan dalam pernyataannya.

Ia juga mengakui bahwa kepergiannya ke Tanah Suci telah menyita perhatian nasional dan berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah. Menurutnya, sebagai kepala daerah, seharusnya ia berada di garis depan saat masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpinnya.

“Kepergian saya di tengah musibah telah mengganggu rasa keadilan dan kepercayaan publik. Itu kesalahan saya,” tegasnya.

Mirwan berjanji akan memperbaiki diri dan meningkatkan kehadiran kepemimpinan di tengah masyarakat. Ia menegaskan akan fokus pada penanganan pascabanjir, mulai dari distribusi bantuan logistik hingga pemulihan infrastruktur yang rusak.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memberikan kritik keras atas langkah Mirwan yang dinilainya sebagai tindakan fatal karena meninggalkan daerah saat bencana masih terjadi. Kritik tersebut semakin memperkuat sorotan publik terhadap sikap dan tanggung jawab kepala daerah dalam situasi darurat.

Pos terkait