VOTENEWS.ID, JAKARTA – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyatakan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. Komitmen itu ia sampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Rakor yang melibatkan enam kepala daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat ini bertujuan menguatkan sinergi antarpemimpin daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK bersama Pemprov DKI Jakarta menginisiasi forum tersebut sebagai langkah awal pencegahan korupsi pasca-pelantikan kepala daerah baru.
“Kami berkomitmen penuh menjadikan Babel sebagai daerah yang bersih, transparan, dan melayani. Kolaborasi dengan KPK menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan dini,” tegas Hidayat Arsani di hadapan jajaran KPK.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam paparannya menyampaikan bahwa 51 persen dari 1.666 perkara korupsi yang ditangani KPK berkaitan langsung dengan pemerintah daerah. Ia mengingatkan kepala daerah agar menjauhi gaya hidup mewah dan fokus pada pelayanan publik.
“Kami tidak ingin jabatan dijadikan alat mencari keuntungan. Pemerintahan harus dijalankan dengan integritas,” tegas Johanis.
KPK juga mendorong penggunaan sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) di tiap daerah. Hidayat Arsani menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan siap memperkuat pelaporan LHKPN serta mengembangkan program penyuluhan antikorupsi.
Rakor ini turut dihadiri para Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Inspektur Daerah dari enam provinsi peserta. Kegiatan ini diharapkan memperkuat komitmen bersama dalam mencegah praktik KKN dan mempercepat reformasi birokrasi di daerah.
