VOTENEWS.ID, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya menjaga kepercayaan publik dengan menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK). Kegiatan ini berlangsung pada 21–23 September 2025 di Jakarta dengan melibatkan Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, pakar, praktisi, serta perwakilan unit kerja BGN.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menekankan bahwa DIP dan DIK adalah “jantung” layanan informasi publik. Menurutnya, DIP memberi akses masyarakat terhadap informasi kelembagaan, program, laporan kinerja, hingga produk hukum. Sebaliknya, DIK memberi batasan jelas terhadap informasi yang bersifat rahasia atau berpotensi membahayakan kepentingan publik.
“Kami menginisiasi penyusunan DIP dan DIK agar seluruh unit kerja di BGN memiliki persepsi yang sama, mekanisme yang seragam, serta kontribusi nyata dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan klasifikasi informasi,” ujar Hida dalam penutupan kegiatan. Ia menegaskan hasil penyusunan DIP dan DIK bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga strategi untuk menampilkan wajah keterbukaan BGN di mata publik.
Hida mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ditegaskan kembali melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Bahkan, Pasal 4 ayat (4) huruf c Peraturan BGN Nomor 3 Tahun 2025 secara khusus mewajibkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyusun serta memutakhirkan DIP dan DIK.
Sebagai lembaga dengan mandat besar dalam pemenuhan gizi nasional, BGN menilai keterbukaan informasi menjadi kebutuhan strategis. “Dengan transparansi, kita membangun kepercayaan publik, memperkuat legitimasi kebijakan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program gizi nasional,” jelasnya.
Hida mengapresiasi kehadiran Komisi Informasi, pakar, dan praktisi yang memberi masukan berharga. Ia menegaskan kolaborasi tersebut menjadi modal penting bagi BGN dalam menghadirkan layanan informasi yang akuntabel, standar, dan implementatif.
