VOTENEWS.ID, JAKARTA – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, menegaskan pentingnya peningkatan konektivitas dan penguatan ketahanan pangan di wilayahnya dalam Rapat Kerja Nasional I Persatuan Masyarakat Riau Indonesia (PMRI) periode 2023–2028, yang berlangsung di Anjungan Riau, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (4/5/2025).
Dalam forum bertema “Raga di Rantau, Jiwa di Riau”, Hellyana menyampaikan bahwa tantangan utama yang dihadapi daerah kepulauan seperti Babel berkaitan erat dengan keterbatasan akses antarwilayah, infrastruktur yang belum merata, serta potensi pangan lokal yang belum sepenuhnya diberdayakan secara nasional.
“Kami bukan hanya bagian dari Indonesia secara administratif, tetapi juga memiliki posisi strategis dan geopolitik. Undang-Undang Kepulauan harus menjadi pijakan bagi keadilan pembangunan wilayah seperti Babel,” ujar Hellyana dengan tegas di hadapan peserta Rakernas.
Hellyana menggarisbawahi bahwa pendekatan pembangunan nasional selama ini belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi unik daerah kepulauan. Ia mendorong pemerintah pusat agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Pulau-pulau seperti di Babel tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan. UU Kepulauan akan menjamin pemerataan pembangunan, terutama dalam konektivitas dan penyediaan layanan dasar,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hellyana juga bertemu dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono. Ia menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Babel agar potensi pertanian dan kelautan yang dimiliki Babel mendapatkan dukungan konkret dari pemerintah pusat.
“Ketahanan pangan di Babel sangat bergantung pada hasil lokal. Namun, tanpa intervensi pusat, sulit bagi daerah kami untuk berkontribusi maksimal dalam skema ketahanan pangan nasional,” jelasnya.
Hellyana berharap pertemuan ini menjadi langkah awal kolaborasi nyata antara provinsi-provinsi serumpun seperti Riau dan Babel. Menurutnya, kebersamaan ini dapat menjadi kekuatan kolektif dalam memperjuangkan keadilan pembangunan bagi daerah kepulauan di Indonesia.
