VOTENEWS.ID, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Hidayat Arsani memimpin rapat bersama seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Rumah Dinas Gubernur, Minggu malam (4/5/2025). Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel membahas langkah strategis menghadapi potensi defisit anggaran pada tahun 2025.
Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TAPD, Fery Afriyanto, memaparkan bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mengalami penurunan menjadi Rp2,370 triliun. Angka ini turun Rp20,8 miliar dibandingkan dengan proyeksi awal sebesar Rp2,391 triliun. Penurunan ini diperparah oleh pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar Rp49 miliar.
“Dengan kondisi ini, Babel menghadapi defisit awal sebesar Rp70 miliar, dan potensi defisit sepanjang tahun bisa mencapai Rp273 miliar,” tegas Fery.
Untuk menekan defisit tersebut, TAPD mengajukan langkah-langkah efisiensi, salah satunya dengan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemangkasan TPP ini disesuaikan dengan tingkatan jabatan, yaitu eselon 2 dipotong 40 persen, eselon 3 sebesar 35 persen, serta eselon 4 dan staf sebesar 30 persen.
“Kami memproyeksikan penghematan sekitar Rp85 miliar dari kebijakan pemangkasan TPP ASN ini,” ujar Fery. Selain itu, TAPD juga mengusulkan pemotongan 50 persen anggaran perjalanan dinas dari total pagu sekitar Rp70 miliar untuk seluruh perangkat daerah.
Meski fokus melakukan efisiensi, Pemprov Babel tetap mengalokasikan dana untuk program prioritas. Di antaranya, anggaran BPJS Kesehatan masyarakat sebesar Rp10 miliar dan pemeliharaan berkala infrastruktur jalan sebesar Rp15 miliar.
“Prinsipnya, kita menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja. Penghematan harus diarahkan pada belanja prioritas sesuai arahan pemerintah pusat, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” tambah Fery.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemprov akan mengoptimalkan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ditargetkan menyumbang Rp62,2 miliar. Pemerintah juga akan memaksimalkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan proyeksi penerimaan Rp30–35 miliar.
Gubernur Hidayat Arsani meminta setiap kepala perangkat daerah untuk mengevaluasi kembali anggaran masing-masing, terutama belanja dinas luar (DL).
“Susun ulang prioritas, lihat mana kegiatan yang bisa ditunda. Yang penting keuangan daerah kita tetap stabil,” ujar Gubernur Hidayat.
