VOTENEWS.ID, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, dengan tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa Bangka Belitung dalam kondisi bangkrut. Dalam pernyataannya setelah rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Didit menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Babel tidak akan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), meski ada efisiensi anggaran sebesar Rp273 miliar.
Didit menyatakan bahwa pembayaran TPP akan tetap dilakukan, namun secara bertahap, sesuai dengan kondisi keuangan daerah yang ada. “TPP tidak akan dipotong, asalkan target pendapatan daerah kita tercapai. Jika target ini tidak terpenuhi, maka Sekda akan mengusulkan kebijakan lain,” jelas Didit.
Ia juga meminta seluruh ASN untuk bekerja optimal dan memastikan target pendapatan daerah tercapai agar TPP bisa dibayar sesuai haknya. “Kita harus bekerja keras untuk mencapai target, agar TPP dapat dibayar sesuai dengan yang dijanjikan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekretaris Daerah Babel, Fery Afriyanto, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan segera mengeluarkan edaran resmi dari Gubernur untuk memastikan implementasi kebijakan terkait TPP ini. “Kebijakan penundaan pembayaran TPP bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah,” ujar Fery.
Fery juga memastikan bahwa meskipun pembayaran TPP akan dilakukan secara bertahap, hak-hak ASN tetap dijaga. “Kami akan melakukan pembayaran sesuai dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Jika keuangan kembali membaik, kami akan memenuhi hak ASN sepenuhnya,” katanya.
Didit menegaskan bahwa Bangka Belitung tidak dalam kondisi keuangan yang buruk. Ia menambahkan bahwa optimisme untuk mencapai surplus tetap tinggi jika semua target tercapai. “Bangka Belitung tidak bangkrut, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua pihak harus tetap fokus pada pencapaian target pendapatan daerah,” tegasnya.
Langkah penundaan pembayaran TPP ini diambil untuk menghindari pembengkakan beban fiskal daerah, sembari menunggu tambahan pendapatan, termasuk dari sektor royalti timah, serta hasil efisiensi di berbagai sektor.
