VOTENEWS.ID, JAKARTA – Dalam upaya menjawab tantangan ekonomi yang kian kompleks di tengah ketidakpastian global, Pemerintah menggelar Forum Sarasehan Ekonomi di Jakarta. Forum ini menjadi wadah terbuka bagi dialog konstruktif antara Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serikat buruh, serta tokoh masyarakat.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertindak sebagai moderator. Forum ini membahas berbagai strategi konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan sektor-sektor strategis.
Dalam sesi dialog, sejumlah isu penting mengemuka, termasuk usulan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) untuk merespons lonjakan PHK, fleksibilitas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta penyederhanaan birokrasi investasi dan perizinan.
Presiden Prabowo secara tegas merespons masukan tersebut. “Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan Pemerintah, serikat buruh, akademisi, BPJS, dan elemen terkait lainnya,” ujar Presiden Prabowo. Ia juga mendukung usulan untuk menjadikan kebijakan TKDN lebih fleksibel dan mempertimbangkan pemberian insentif bagi pelaku usaha dalam penggunaan komponen lokal.
Sementara itu, Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah telah menyiapkan stimulus strategis, khususnya untuk sektor padat karya yang merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar. “Gaji hingga Rp10 juta, PPh-nya akan ditanggung Pemerintah. Dengan ini, tidak ada alasan bagi pengusaha untuk melakukan PHK,” ungkapnya.
Forum ini juga menyoroti perlunya perlindungan menyeluruh bagi pekerja yang terdampak disrupsi industri, termasuk melalui program pelatihan ulang (reskilling) dan pembentukan ekosistem usaha yang adaptif terhadap teknologi.
Selain itu, ketahanan pangan ditegaskan oleh Presiden sebagai prioritas utama dalam strategi nasional. “Kalau situasi sangat-sangat buruk, asal pangan bagus, kita kuat,” ucap Presiden Prabowo.
Menutup forum, Menko Airlangga menyampaikan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang inklusif dan mampu membuka peluang di tengah dinamika pasar global.
Forum ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Menteri Kabinet, Ketua OJK dan LPS, hingga perwakilan pelaku usaha, buruh, dan akademisi.
