VOTENEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah resmi membatalkan rencana pemberian diskon listrik yang semula dijadwalkan berlaku pada bulan Juni dan Juli 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa keputusan ini muncul setelah pemerintah melakukan pembahasan intensif antar kementerian dan mempertimbangkan keterbatasan waktu dalam proses penganggaran.
“Kami sudah rapat bersama para menteri, dan menemukan bahwa proses penganggaran untuk diskon listrik berjalan lebih lambat dari yang diperkirakan. Karena itu, kami memutuskan diskon ini tidak bisa dijalankan pada periode yang direncanakan,” jelas Sri Mulyani saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/6/2025).
Sebagai alternatif, pemerintah akan mengalihkan anggaran yang sudah disiapkan untuk diskon listrik ke program bantuan subsidi upah (BSU). Sri Mulyani menegaskan bahwa program BSU lebih siap untuk segera dijalankan karena pemerintah sudah memiliki basis data yang bersih dan akurat, terutama dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah pernah menjalankan program BSU, meski saat itu data BPJS masih perlu dibersihkan. Kini, data tersebut sudah rapi dan valid untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan,” tambahnya.
Sri Mulyani menuturkan bahwa kesiapan data dan kecepatan pelaksanaan menjadi alasan utama pemerintah memilih mengalihkan bantuan tersebut ke BSU. Pemerintah yakin bahwa program ini dapat disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di tengah tantangan ekonomi yang terus berlangsung.
