Setiap tenant atau kementerian/lembaga pemerintah daerah akan memiliki backup data dan layanan untuk memastikan kelangsungan layanan jika terjadi insiden serupa di masa mendatang. Pemerintah akan mengatur penempatan data dan cadangan secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data, mulai dari data strategis hingga data terbuka.
“Jadi nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” tambahnya.
BSSN akan terus meningkatkan keamanan siber dengan menghubungkan komando kendali BSSN serta mengaktifkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk memantau pengelolaan PDN dan backup data.
“Tentunya, kita juga diperintah Bapak Presiden untuk meninjau kembali Peraturan/Instruksi Presiden terkait dengan operasional siber termasuk BSSN dan jajarannya, sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan,” tutur Menko Polhukam.
Menko Hadi juga mengimbau setiap tenant untuk menggunakan akun dengan hati-hati dan segera mengeluarkan surat edaran. “Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa user yang selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan yang sangat serius ini. Oleh sebab itu, penegakan hukum oleh BSSN dan oleh aparat nantinya bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sumber: Kominfo
Votenews.id
