VOTENEWS.ID, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar audiensi dengan Gabungan Kelompok Tani Pemakai Air Sungai Nyirih Desa Pergam, Kamis (2/10/2025), di Ruang Pansus DPRD. Pertemuan ini membahas dugaan kerusakan sumber air irigasi sawah akibat aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Perwakilan kelompok tani, Rina Tarol, menegaskan keresahan masyarakat terkait indikasi intimidasi agar warga menerima tindakan perusahaan. “Kami tidak menginginkan adanya intimidasi. Kalau masyarakat memiliki bukti seperti rekaman atau dokumen, sebaiknya disimpan agar bisa kita laporkan bersama-sama. Jangan mudah terprovokasi,” ujarnya.
Rina juga menekankan tanggung jawab perusahaan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Menurutnya, aturan jelas mengatur sanksi bagi perusahaan yang merusak hutan lindung dan sumber daya air. “Jika perusahaan merusak, mereka wajib mengganti dengan luasan dua kali lipat. Undang-undang sumber daya air juga melarang kerusakan, bahkan ada sanksi dendanya. Ini yang harus kita kejar. Kami minta tim segera turun ke lapangan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan DPRD menampung aspirasi masyarakat sebagai bentuk pengaduan resmi. Ia menekankan pentingnya langkah konkret melalui pendataan lapangan. “Kesimpulan rapat hari ini, kita sepakat tim dari Dinas Perkebunan bersama pihak terkait akan turun langsung ke lokasi. Proses ini harus melibatkan masyarakat agar data yang diperoleh akurat. Hari Selasa nanti direncanakan peninjauan lapangan,” jelas Didit.
Ia menambahkan, penanganan masalah tersebut membutuhkan bukti kuat. “Kita butuh rekaman, dokumen, dan data lapangan untuk memperkuat langkah DPRD. Tanpa itu, opini masyarakat bisa menimbulkan bias. Jadi mari kita kumpulkan data sebaik mungkin,” pungkas Didit.
