VOTENEWS.ID, PANGKALPINANG – Aliansi Penambangan Rakyat dan Masyarakat Peduli Babel kembali mendatangi kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (10/9/2025). Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah segera menerbitkan Izin Penambangan Rakyat (IPR) serta membangun hilirisasi timah agar kesejahteraan masyarakat meningkat.
Perwakilan Aliansi Penambang Timah Babel, M Rosidi, menegaskan PT Timah harus bersih dari praktik korupsi bila ingin berkembang. “Kalau PT Timah mau sukses, Dirut PT Timah harus menindak koruptor-koruptor di internal perusahaan. PT Timah harus bersih dulu,” serunya saat berorasi di halaman kantor DPRD Babel.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Babel Komisi II dari Fraksi Gerindra, Himmah Olvia, menilai dugaan adanya mafia di tubuh PT Timah bukan hal baru. Ia mengingatkan publik pada kasus hukum yang menyeret internal PT timah dalam pusaran dugaan praktik mafia timah.
“Kasus 271 T itu sudah nyata menunjukkan adanya oknum di PT Timah. Jadi ini bukan hal yang bisa dianggap angin lalu,” tegas Himmah.
Sebagai mantan pelaku usaha tambang, Himmah menilai sistem tata kelola yang berlaku saat ini memberi ruang praktik mafia. Menurutnya, disparitas harga jual timah antara PT Timah dan swasta membuat hasil produksi IUP rakyat sulit terserap ke PT Timah.
“Dengan adanya Satgas, seharusnya tujuan bukan menertibkan penambang, melainkan memastikan hasil dari IUP benar-benar masuk ke PT Timah. Faktanya, banyak justru jatuh ke swasta,” ujarnya.
Himmah menegaskan akar persoalan tata kelola timah ada pada perbedaan harga. Ia mendesak PT Timah menyamakan harga beli dengan swasta. “Selama harga PT Timah lebih rendah, ruang mafia akan selalu terbuka. Harga LME sudah tinggi, tapi kenapa harga PT Timah masih rendah?” katanya.
Menanggapi tudingan terkait adanya “koruptor” di internal PT Timah, Himmah tidak menampik potensi penyimpangan. “Yang seharusnya jatuh ke PT Timah justru lari ke swasta. Kalau PT Timah tak mampu menyerap karena harga rendah, wajar rakyat mencari harga lebih baik,” jelasnya.
